fbpx
Advokat Fajar Sigit Kusumajaya

Hampir Semua Kalangan Mengkritis Putusan PN Jakarta Pusat, Ini Kata Fajar Sigit

Slawiraya ( Slawi )

Hampir semua kalangan mengkritisi terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) antara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melawan KPU RI dengan nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang dibacakan, Kamis (2/3/2023) kemarin.

Mulai dari akademisi, masyarakat sipil, lembaga negara, hingga kalangan parlemen. Pasalnya, putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai T Oyong bersama H Bakri dan Dominggus Silaban sebagai hakim anggota pada Kamis (2/3/2023) kemarin, menimbulkan kontroversial lantaran salah satu amar putusannya seolah memerintahkan penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga :https://slawiraya.beritalidik.com/imam-bahaudin-pemilu-tak-boleh-ditunda/

Salah satu amar putusannya menghukum KPU RI sebagai tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu Tahun 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari.

Putusan ini dapat berimbas pada penundaan Pemilu 2024 yang dinilai bertentangan dengan Konstitusi dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dimintai pandangan hukum atas putusan tersebut diatas,H. Fajar Sigit Kusumajaya, pengamat politik sekaligus Advokat yang tinggal di Slawi, melalu pesan aplikasi whatsapp nya pada senin ( 05/03/2023 ) mengatakan “Memang keputusan tersebut, sangat kontroversial sekali, secara pribadi, saya juga terheran heran, tetapi sebagai praktisi hukum, saya tetap harus bijak karena sangat tidak elok mengomentari keputusan majelis hakim “

Ketua Umum Partai Prima
Agus Jabo Priyono Ketua Umum Partai Prima

Fajar menambahkan, hal ini mengingat putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht ) masih ada tahap tahap berikutnya yakni bisa mengajukan banding setelah itu kasasi.

Seharusnya para praktisi hukum bisa menahan diri dalam memberikan tanggapannya, kalau sepanjang memberikan wacana pemahaman yang bersifat edukatif untuk pemerhati masalah ketatanegaraan khususnya para mahasiswa, itu bagus.Tetapi sebagai penggiat praktisi hukum, dalam pergulatan persilatan hukum indonesia sebaiknya lebih bijak.

Hakim tidak bisa dipersalahkan secara kedinasan terkait produk putusannya karena sebagai sebuah asas putusan pengadilan dianggap benar. Tapi, dengan adanya mekanisme upaya hukum, putusan hakim dapat saja dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, Maka yang paling bijak ya, kita tunggu saja proses upaya hukum bandingnya, “ Pungkas Fajar

Sementara itu, Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo Priyono. melalui cuitan di Twitter, melakukan klarifikasi pernyataan pernyataan dari banyak pihak yang kemudian telah merespon secara keliru hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Agus Jabo, menuturkan, yang diajukan oleh DPP Partai Prima bukan sengketa Pemilu. Hal ini yang kemudian banyak disalahpahami seolah gugatan Partai Prima adalah sengketa pemilu.

Partai Prima

Agus jabo, memahami, bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang guna mengadili sengketa pemilu.

“ Yang Partai Prima ajukan gugaran ke Pengadilan Negeri, adalah Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu Yaitu KPU, yang menghambat Hak Politik sebagai sebagai warga negara yang emndirikan partai politik untuk ikut Pemilu, itu yang menjadi materi utama dari permohonan gugatan partai Prima di Pengadilan Negri Jakarta Pusat “

Agus Jabo juga menyampaikan, Sebelum Partai Prima melakukan permohonan atau Gugatan ke PN Jakarta Pusat, sudah dilakukan upaya hukum sesuai dengan Undang – Undang, Sesuai dengan aturan aturan yang berlaku.

Baca Juga :https://slawiraya.beritalidik.com/pelaksanaan-pemilihan-kepala-desa-pada-masa-pemilu-dan-pilkada-serentak-tahun-2024/

Pada Saat Partai Prima dinyatakan tidak lolos Verifikasi Administrasi, sudah dilakukan upaya upaya hukum ke Bawaslu, Kemudian ke PTUN  Tetapi hasil dari proses upaya hukum yang telah dilakukannya buntu.

Maka kemudian atas nama Hak Asasi Manusia sebagai warga Negara yang mempunyai hak politik, Partai Prima mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan negeri bukan dalam konteks sengketa pemilu.

Tetapi sebagai upaya memperjuangkan hak sipil, hak politik sebagai warga Negara yang mendirikan partai politik untuk ikut menjadi peserta pemilu 2024. ( *** ) 

Tinggalkan Balasan