fbpx

Partai Prima Kabupaten Tegal Lakukan Konsolidasi Internal

Slawiraya ( Slawi )

Dewan Pimpinan Kabupaten ( DPK ) Kabupaten Tegal Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima saat ini tengah melakukan konsolidasi internal, dengan menyiapkan struktur organisasi DPK Kabupaten Tegal Partai Prima.

Disampaikan oleh Ketua DPK Prima Kabupaten Tegal, Yan Fera Osmana melalui Sekretaris nya, Irwan Jaelani pada Kamis ( 23/03/2023 ) melalui keterangan tertulis.

Baca juga :https://slawiraya.beritalidik.com/santri-asal-kalimantan-tengah-menjadi-imam-shalat-tarawih-perdana-di-masjid-baiturrahman-desa-langkap-bumiayu/

Menurut Irwan, Konsolidasi internal ini, guna persiapan terkait kemungkinan proses verifikasi ulang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka menjadi peserta Pemilu 2024.

Verifikasi ulang tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas sengketa yang diajukan Prima dengan menggunakan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sebagai alas laporan.

“Tekhnisnya nanti menunggu arahan dari DPW Partai Prima Jawa Tengah ” Katanya

Irwan mengakui, sejumlah anggota Prima Kabupaten Tegal, sempat merasa bimbang setelah KPU menyatakan partainya tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta pemilu saat verifikasi administrasi pertama kali.

Keputusan KPU itu, lanjutnya, membuat anggota dan struktur merasa tidak pasti dengan posisi Prima dalam kepesertaan pada Pemilu 2024.

Dari berbagai sumber, diperoleh informasi, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochammad Afifudin mengatakan pihaknya akan merancang ulang jadwal verifikasi administrasi dan faktual terhadap Prima sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu tanggal 20 Maret 2023 lalu.

Sehari setelah putusan itu diketok, KPU mengadakan rapat pleno. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. yang dijadikan Prima sebagai alas laporan ke Bawaslu

Baca juga :https://slawiraya.beritalidik.com/harris-turino-keberagaman-merupakan-kekuatan-bangsa-indonesia/

Diketahui Prima sebagai partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh KPU. Selain itu, KPU juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Atas laporan Prima tersebut, Bawaslu memerintahkan KPU sebagai pihak terlapor untuk menerbitkan keputusan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. ( *** ) 

Tinggalkan Balasan